“Kampus Berdampak”, menjadi kata kunci dalam sarasehan forum konsolidasi pemikiran perguruan tinggi swasta yang berada di Kabupaten Lumajang pada penghujung akhir tahun 2025 tepatnya hari selasa, 23 Desember 2025 bertempat di Pendopo Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang. Sudjatmiko, Ketua Forum Perguruan Tinggi Swasta Lumajang menegaskan “Ke depan, kami memastikan perguruan tinggi swasta hadir dengan dampak yang jelas dan signifikan, baik melalui riset, pengabdian masyarakat, maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah”.
Dampak apa yang diharapkan? Selain harapan dari Bupati Lumajang, Ir. Hj. Indah Amperawati, bila mencermati akses masyarakat Lumajang pada pendidikan tinggi yang masih dibawah rata-rata secara nasional, tentunya ini menjadi pekerjaan rumah (PR) perguruan tinggi dan pemerintah kabupaten lumajang. Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik, hanya sekitar 4,08% penduduk Kabupaten Lumajang yang telah menamatkan pendidikan tinggi hingga jenjang diploma dan sarjana pada akhir tahun 2024. Dari jumlah ini, yang mencapai gelar Sarjana (S1) sekitar 3,12%, magister (S2) sekitar 0,13%, dan doktor (S3) hanya sekitar 0,009% dari total populasi kabupaten. Sedangkan jenjang diploma (D1–D3) secara keseluruhan hanya mencakup kurang dari 1% dari jumlah penduduk.
Data tersebut menempatkan Kabupaten Lumajang sebagai salah satu wilayah dengan proporsi sangat kecil penduduk berpendidikan tinggi bila dibandingkan dengan kondisi nasional. Misalnya, menurut BPS nasional, secara umum di Indonesia, lulusan perguruan tinggi yang masuk dalam kategori pendidikan tertinggi yang diselesaikan mencapai sekitar 10,20% dari total penduduk usia lebih dari 15 tahun. Artinya, tingkat capaian pendidikan tinggi di Lumajang masih jauh di bawah rata-rata nasional.
Fakta tersebut hanya menggambarkan satu sisi dari persoalan meskipun sebagian masyarakat Lumajang memiliki motivasi untuk sekolah sampai tingkat menengah, transisi dari pendidikan menengah ke pendidikan tinggi masih sangat rendah. Hal ini dapat ditilik dari tingginya persentase tamatan sekolah menengah atas (SMA) yang mencapai hampir 13,92%, sementara persentase yang belum menamatkan atau bahkan tidak menempuh sekolah dasar masih signifikan.
Rendahnya akses terhadap pendidikan tinggi di Lumajang merupakan refleksi dari kombinasi hambatan struktural dan kultural: Pertama Hambatan Ekonomi: Biaya pendidikan tinggi (biaya kuliah, biaya hidup di kota lain) masih menjadi penghalang utama bagi keluarga berpenghasilan rendah untuk mendorong anaknya melanjutkan studi. Tidak semua siswa lulusan SLTA (SMA/SMK/MA) memiliki cukup dukungan finansial untuk kuliah di luar daerah.
Kedua Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Tinggi Lokal: Infrastruktur pendidikan tinggi yang terbatas di dalam kabupaten berarti banyak pelajar harus merantau ke kota besar. Hal ini menambah beban biaya dan risiko sosial bagi keluarga, sehingga mengurangi minat atau kemampuan untuk melanjutkan studi.
Ketiga Persepsi dan Kesadaran Masyarakat: Akses pendidikan tinggi tidak hanya berkaitan dengan tersedia atau tidaknya kursi kuliah, tetapi juga tentang pandangan masyarakat terhadap manfaat pendidikan tinggi. Jika pemahaman tentang dampak pendidikan tinggi pada peluang pekerjaan masih rendah, maka motivasi untuk melanjutkan cenderung terbatas.
Keempat Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah: Rata-rata lama sekolah yang meningkat tetapi masih tergolong rendah mempengaruhi kesiapan pelajar untuk masuk pendidikan tinggi, sekaligus memperbesar jurang kompetensi dibandingkan dengan siswa dari wilayah yang lebih maju.
Secara keseluruhan, bahwa peningkatan akses pendidikan tinggi di Lumajang harus menjadi fokus kebijakan pendidikan daerah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lokal, tetapi juga menjadi strategi penting untuk mengatasi persoalan sosial-ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan jangka panjang, dan kesenjangan keterampilan.
Pemerintah daerah dan pemangku kebijakan perlu mengembangkan strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, pendanaan beasiswa lokal, serta pengembangan kampus atau jaringan perguruan tinggi terapan di wilayah sendiri. Kebijakan yang holistik ini akan membuka peluang lebih besar bagi generasi muda Lumajang untuk meraih pendidikan tinggi tanpa beban biaya yang menghalangi. Wallahu a’lam bishowab
Oleh; Mochammad Hisan
